Porostengah.com, Makassar – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel selama masa jabatannya. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya kepada Herald Sulsel, Selasa (7/1), usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta.
“Nanti hari Kamis kita rapat secara detail. Saat ini saya hanya menyampaikan bahwa saya sebagai Penjabat Gubernur tidak akan melakukan mutasi jabatan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah isu yang beredar bahwa Fadjry akan melakukan perombakan besar-besaran di Pemprov Sulsel. “Tidak ada itu (mutasi),” tegasnya. 8/1/2025
Sebagai langkah awal, Fadjry mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel mengunjungi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian RI. Di sana, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, memperkenalkan para kepala OPD kepada Fadjry.
“Izinkan Pak Gub, kami memperkenalkan seluruh kepala OPD dan para Penjabat Bupati yang juga hadir,” kata Jufri.
Pelantikan Resmi oleh Mendagri
Pelantikan Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulsel dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta Pusat. Dalam upacara tersebut, Fadjry mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Mendagri Tito Karnavian.
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 serta menjalankan segala peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ucap Fadjry.
Setelah sumpah jabatan, Mendagri menyerahkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 1770/P 2024 tentang pengangkatan Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulsel. “Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujar Tito dalam pidatonya.
Fadjry Djufry kini resmi memimpin Sulawesi Selatan dengan harapan dapat menjalankan amanahnya tanpa adanya kebijakan mutasi jabatan yang kontroversial.
