Makassar– Rumpun Disabilitas sukses menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas” di Hotel Melia, Makassar.
Penyandang Disabilitas Makassar Tolak Politik Uang, Demi Mewujudkan Pilkada Inklusif dan Bermartabat.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara alumni pelatihan Training of Trainers (ToT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, dan Institut IDEA Yogyakarta, dengan dukungan dari Kemitraan.
Lokakarya ini bertujuan memperkuat peran penyandang disabilitas dalam Pilkada, khususnya terkait ketahanan terhadap politik uang, yang kerap menjadi ancaman bagi integritas demokrasi. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang terdiri dari perwakilan komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang bersih.
“Bawaslu memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang, termasuk bagi penyandang disabilitas, dilakukan secara anonim dan rahasia. Bersama-sama, kita harus memahami dan melawan modus politik uang yang merusak integritas pemilu,” ujar Mardiana.
“Politik uang tidak hanya merugikan moral masyarakat, tetapi juga melanggengkan diskriminasi. Penyandang disabilitas harus mampu berkata tidak pada politik uang, karena suara mereka memiliki nilai yang jauh lebih besar dari sekadar iming-iming materi.” Ungkap Musfira Rasdin selaku alumni TOT.
Kegiatan ini memberikan edukasi tentang proses pilkada yang inklusif, dampak negatif politik uang, serta simulasi penolakan terhadap berbagai modus politik uang. Ahmad Hedar, Koordinator IDEA Yogyakarta, menambahkan dengan literasi politik yang baik, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi pemilih yang sadar, tetapi juga agen perubahan dalam komunitasnya. Mereka dapat mengedukasi orang lain tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bermartabat.
Lokakarya ini diharapkan, mampu meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas, mendorong keberanian melaporkan pelanggaran pemilu, menguatkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan komunitas disabilitas, membuka jalan bagi pilkada yang lebih inklusif dan bebas politik uang.
Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan ini menjadi langkah awal menuju demokrasi yang lebih baik bagi semua kalangan.
