Porostengah.com, Selayar – Sulitnya memperoleh data penerima bantuan sosial (bansos) untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Permakanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 menjadi perhatian publik. Hingga saat ini, data tersebut belum dirilis oleh Dinas Sosial Kepulauan Selayar, yang merupakan dinas teknis pengelola program bansos tersebut.
Menanggapi hal ini, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Selayar, Ahmad Zulkarnain, pada Senin (23/12/2024) menegaskan bahwa data penerima bansos seharusnya dibuka untuk publik.
Namun, Zulkarnain mempertanyakan sikap Dinas Sosial yang seolah menutup-nutupi data penerima bantuan RTLH dan Permakanan. Ia bahkan menduga ada motif tertentu di balik kerahasiaan tersebut.
“Serahasia itukah data penerima bansos di Selayar? Untuk apa ditutupi? Jangan sampai ada niat tidak baik dari pihak Dinsos,” tegasnya.
Zulkarnain menyarankan agar data penerima bansos diumumkan secara transparan, lengkap dengan nama dan alamat penerima (by name by address). Ia juga menilai ketidakadilan dalam pemberian data hanya kepada pihak tertentu, seperti Kepolisian, berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
“Bisa saja data yang diserahkan ke Kepolisian berbeda dengan data awal penerima yang ditetapkan Dinsos. Apalagi banyak isu yang berkembang terkait penerima yang tidak layak masih mendapatkan bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan,” tambahnya.
Terkait pemanggilan Kepala Dinas Sosial Selayar oleh Unit Tipidkor Polres Kepulauan Selayar untuk memberikan klarifikasi, Zulkarnain menyambut baik langkah tersebut.
“Kita percayakan kepada Unit Tipidkor Polres untuk menyelidiki masalah ini. Semoga polemik bansos di Selayar segera menemukan titik terang,” pungkasnya.
