BELOPA | POROSTENGAH.COM – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi audiensi dengan Bupati Luwu bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas permohonan perlindungan hukum atas kegiatan investasi di wilayah Kabupaten Luwu. Pertemuan ini berlangsung di Belopa dan dihadiri langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua Satgas Percepatan Investasi, Ketua Kelompok Kerja Percepatan dan Kolaborasi Investasi (POKJA), Ketua DPRD Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, Camat Latimojong, Camat Bajo Barat, serta jajaran manajemen MDA. 17/09/2025
Dalam audiensi tersebut, pihak MDA menyampaikan bahwa sepanjang Agustus 2025 terjadi sedikitnya 16 aksi pemalangan jalan (blokade) di akses umum menuju site dan area operasi yang menghambat mobilisasi serta kegiatan operasional perusahaan. Aksi tersebut didorong oleh beragam faktor, namun utamanya terkait penerimaan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. MDA menegaskan memahami kebutuhan masyarakat untuk bekerja, meskipun jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja.
Bupati Luwu dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh proses, terutama rekrutmen tenaga kerja, dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Bupati juga menekankan pentingnya basis data tenaga kerja di desa-desa agar kebutuhan tenaga kerja ke depan dapat dipetakan secara akurat dan adil.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menambahkan bahwa perusahaan selalu menempuh jalur dialog dan musyawarah bersama warga, melibatkan aparat pemerintah maupun penegak hukum, hingga tercapai kesepakatan untuk membuka kembali akses yang terblokade. MDA juga telah menyusun peta sebaran karyawan Awak Mas Project serta mewajibkan seluruh kontraktor dan subkontraktor menjalankan proses penerimaan karyawan melalui satu pintu, dengan mengacu pada prosedur yang telah disepakati bersama POKJA.
Dalam audiensi, Ketua DPRD Luwu mendorong transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja dan menyatakan kesiapan menjadi fasilitator. Kajari Luwu menekankan pentingnya asas kepastian dan keadilan dengan melibatkan Disnakertrans dan POKJA. Sementara itu, Kapolres Luwu menegaskan kesiapan kepolisian menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil, dan Dandim 1403/Palopo mengingatkan pentingnya sinergi semua pihak pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif.
Sebagai hasil audiensi, Pemkab Luwu, Forkopimda, dan manajemen MDA menyepakati komitmen bersama untuk mencari solusi komprehensif yang berimbang antara kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan investasi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sejumlah rekomendasi, antara lain:
1. Rencana kebutuhan tenaga kerja hingga tahun 2025 disampaikan secara transparan kepada Satgas dan POKJA.
2. Upaya mediasi dan pendekatan kekeluargaan diutamakan untuk membuka blokade, namun langkah hukum akan ditempuh jika masih ada pihak tertentu yang melakukan provokasi.
3. Penanggung jawab mediasi ditetapkan pada POKJA, dengan dukungan satuan kerja dari setiap unsur Forkopimda.
4. Dilaksanakan safari dan penyuluhan hukum ke desa-desa di jalur logistik pertambangan.
Dengan adanya dukungan dan kesepahaman ini, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, peluang kerja bagi masyarakat terserap secara adil, serta keberlanjutan proyek Awak Mas Project dapat terjaga. (Tim)
