Porostengah.com, Enrekang – Pemerintah Kabupaten Enrekang saat ini menghadapi situasi keuangan yang sulit akibat beban utang besar, yang berimbas langsung pada nasib ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibat defisit anggaran, kontrak kerja 589 PPPK yang telah berakhir pada 28 Februari 2025 hingga kini belum diperpanjang.
Beban keuangan ini dipicu oleh pembayaran pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai kurang lebih Rp320 miliar, ditambah hutang belanja sekitar Rp141 miliar yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat Pemda Enrekang kewalahan dalam mengelola kebutuhan anggaran, termasuk untuk membiayai gaji pegawai.
Dari total 1.674 PPPK yang diangkat sejak tahun 2021, hampir sepertiganya kini menggantungkan harapan pada pemerintah daerah untuk memperpanjang kontrak kerja mereka.
”Situasi ini bukan keinginan kami. Saat ini, kami tengah berupaya keras mencari solusi terbaik agar kontrak PPPK dapat tetap berlanjut,” ungkap Bupati Enrekang, Muhammad Yusuf Ritangnga, saat menggelar rapat bersama Wakil Bupati, DPRD, Plt Sekda, para kepala OPD, serta sejumlah perwakilan PPPK.
Muhammad Yusuf menambahkan, pihaknya telah melakukan konsultasi ke empat kementerian di Jakarta guna membahas kemungkinan solusi, termasuk skema restrukturisasi anggaran ataupun dukungan dari pemerintah pusat.
Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Pemda segera membentuk tim evaluasi untuk mengkaji kelayakan perpanjangan kontrak PPPK serta mencari alternatif pendanaan.
”Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kami tidak tinggal diam melihat nasib rekan-rekan PPPK yang saat ini dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian ini, para PPPK di Enrekang tetap berharap akan adanya solusi yang cepat dan berpihak pada mereka, mengingat banyak dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun untuk daerah.
