SELAYAR | POROSTENGAH.COM – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan pemerintah untuk menyehatkan anak sekolah justru berubah jadi bahan perbincangan panas di media sosial. Bagaimana tidak, di Kecamatan Pasimasunggu, menu MBG yang seharusnya memenuhi standar gizi justru hanya berisi 5 ekor ikan kering jenis mairo.
Potret memalukan ini viral di Facebook dan menuai hujan komentar. Netizen ramai-ramai menyayangkan mutu makanan yang jauh dari kata bergizi. Bahkan ada yang menuding kuat bahwa program ini rawan “disunat” anggaran.
Salah satu akun Facebook bernama Eka Iswari mengunggah foto menu MBG tersebut dan langsung memicu gelombang reaksi warganet. Dalam unggahannya, Eka Iswari menulis bahwa kondisi ini sungguh miris dan jauh dari harapan program pemerintah yang digadang-gadang untuk peningkatan gizi anak sekolah. Postingan itu pun dibanjiri komentar prihatin dan kemarahan masyarakat.
“Penting ada pengawasan ketat. Jangan sampai dana Rp30 ribu per porsi dipotong jadi Rp15 ribu. Apalagi porsinya kadang tidak menentu dan kurang higienis. Ini rawan korupsi, besar maupun kecil,” tulis salah seorang netizen dengan nada geram.
Komentar lain menegaskan, orang tua siswa harus tahu detail anggaran program ini. “Biaya MBG sebenarnya Rp15 ribu per porsi. Dengan rincian: Rp10 ribu biaya makanan, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp2 ribu keuntungan. Kalau hasilnya cuma ikan kering 5 ekor, jelas ada yang salah,” ujar seorang pengguna Facebook.
Tak berhenti di situ, pengakuan orang tua siswa justru semakin memperkuat fakta di lapangan. “Itu benar terjadi di Pasimasunggu. Anak saya di SD Binanga Nipa juga dapat makanan persis seperti di foto. Bahkan kemarin, anak saya tidak sempat kebagian karena makanan datang setelah anak-anak sudah pulang sekolah,” ungkap salah satu wali murid.
Kini publik pun bertanya-tanya: Kemana sebenarnya pengawasan MBG ini?
Apakah pihak sekolah, dinas pendidikan, maupun instansi terkait benar-benar melakukan fungsi kontrol? Ataukah program yang bernilai miliaran rupiah ini dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat, hingga rawan jadi ladang permainan anggaran?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Namun desakan masyarakat semakin keras agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Selayar dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur, penyedia bahan, hingga proses distribusi, agar program ini tidak sekadar jadi lahan bancakan anggaran.
