SELAYAR | POROSTENGAH.COM – Proyek pengadaan 14 titik jamban di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, masih jalan di tempat hingga kini. Dengan anggaran total Rp200 juta berasal dari APBD Tahun 2025 di mana setiap unit jamban dianggarkan Rp11 juta proyek yang seharusnya dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) ini belum juga terealisasi.
Lurah Bontobangun, Andi Husni Taba, mengonfirmasi bahwa penundaan ini disebabkan oleh pemeriksaan inspektorat terhadap kegiatan serupa di tahun sebelumnya. “Iya, belum saya jalankan karena kegiatan tahun sebelumnya sementara diperiksa inspektorat. Saya tidak ingin kalau ada kesalahan atau kekurangan berulang setiap tahun,” ujar Andi Husni saat dikonfirmasi, Jumat 10 Oktober 2025
Menurutnya, hasil pemeriksaan inspektorat akan menjadi dasar utama untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek dan kelayakan Pokmas sebagai pelaksana. “Buat saya dipengaruhi karena sesuai regulasi, pelaksananya adalah Pokmas.”
Sedangkan pekerjaannya di tahun sebelumnya belum diketahui apa ada temuannya atau tidak, dan tahun ini kerja lagi. Seumpama ada temuan, bisa jadi tahun ini juga ada temuan. Makanya, setelah diperiksa inspektorat baru dievaluasi layak tidaknya Pokmas yang sama kerja lagi kegiatan tahun ini,” tambahnya.
Andi Husni juga menyoroti potensi perbedaan persepsi antara pemeriksa dan yang diperiksa. “Kadang antara pemeriksa dan yang diperiksa beda persepsi. Contohnya, pekerjaannya Pokmas A saya anggap baik, tapi belum tentu tim pemeriksa menganggap demikian,” jelasnya.
Prinsip kerja yang dipegang teguh oleh Lurah Andi Husni adalah menghindari pengulangan kesalahan. “Prinsip kerja saya jangan selalu mengulang kesalahan yang sama. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, berusaha untuk memperbaiki. Makanya perlu evaluasi, dan dasarnya dari hasil pemeriksaan inspektorat,” pungkasnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai hasil pemeriksaan tersebut. Proyek ini diharapkan dapat segera terealisasi untuk meningkatkan fasilitas sanitasi di wilayah tersebut.
