SULSEL | POROSTENGAH.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi siswa, kembali disorot. Kali ini, sorotan mengarah pada pengelolaan salah satu dapur penyedia MBG di Sulsel yang dinilai meraup keuntungan besar dari anggaran pemerintah.
Berdasarkan perhitungan sederhana, untuk satu dapur dengan jatah 3.000 siswa, alokasi anggaran dalam satu minggu mencapai sekitar Rp93 juta. Jika dihitung selama satu bulan (4 pekan), maka totalnya tembus Rp372 juta hanya untuk satu dapur.
Menu MBG disebut-sebut didominasi lauk ayam dan telur. Dari catatan, dalam lima hari sekolah:
- 2 hari ayam → keuntungan sekitar Rp5.000 per porsi, dengan 3.000 siswa = Rp30 juta dalam dua hari.
- 3 hari telur → keuntungan sekitar Rp7.000 per porsi, dengan 3.000 siswa = Rp63 juta dalam tiga hari.
Artinya, dalam sepekan keuntungan kotor dari menu pokok ini saja bisa mencapai Rp93 juta.
Pengelola dapur berdalih keuntungan tersebut telah terpotong biaya admin sebesar Rp2.000 per porsi dan biaya dapur Rp3.000 per porsi. Namun, hitungan kasar tetap menunjukkan margin yang sangat besar jika dibandingkan dengan kualitas makanan yang disajikan.
Dapur MBG ini diketahui mempekerjakan 43 orang karyawan. Dengan rata-rata gaji Rp1,2 juta per orang, total biaya gaji karyawan hanya sekitar Rp52 juta per bulan. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang dikelola dapur, yakni Rp372 juta per bulan.
Dengan perbandingan angka tersebut, publik mulai mempertanyakan transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran MBG. Apakah benar dana ratusan juta per bulan hanya menghasilkan menu sederhana berupa ayam dan telur?
“Kalau anggarannya sampai ratusan juta, tapi anak-anak sekolah hanya dapat telur rebus dan ayam sepotong, ini jelas patut dipertanyakan. Ke mana larinya uang negara?” ujar salah satu orang tua siswa yang ditemui.
Seorang pekerja salah satu Dapur MBG di Sulsel Arniati menambahkan, “Seharusnya program sebesar MBG ini bisa menjadi ladang pemberdayaan petani lokal. Bukannya malah terkesan menjadi ajang keuntungan pihak tertentu.”
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menilai penyalahgunaan anggaran oleh para pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sangat kecil kemungkinannya terjadi. Pasalnya, penyaluran anggaran tersebut diawasi oleh banyak pihak.
“Jadi uang, pertama biar ini konstruksinya, uang ini dari Kementerian Keuangan yang program MBG ini disalurkan melalui KPPN langsung masuk ke dapur SPPG,” kata Nanik saat konferensi pers, dikutip Republika, Ahad (28/9/2025).
Ia menjelaskan, anggaran itu masuk ke akun virtual atau virtual account rekening bersama antara mitra dan SPPG. Anggaran tersebut hanya bisa diambil dengan persetujuan kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak bisa menggunakan uang tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.
Nanik mencontohkan, mitra BGN tidak bisa sembarangan menggunakan dana untuk membeli bahan baku dari supplier yang tidak sesuai kebutuhan dapur. Sebaliknya, SPPG juga tidak bisa menggunakan dana tanpa persetujuan mitra.
