PMB UM Bulukumba

Dugaan Monopoli di Taka Bonerate: Nelayan Lokal Lumpuh, Pedagang Tertentu Bebas Beroperasi

‎SELAYAR | POROSTENGAH .COM – Aktivitas ekonomi nelayan keramba di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) lumpuh total. Keramba disegel, jaring disita, dan akses usaha terhenti, meski pelaku usaha mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan resmi. Ironisnya, pedagang tertentu justru bebas beroperasi tanpa gangguan, memicu dugaan adanya perlakuan istimewa.

‎Di balik pujian Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto terhadap suksesnya ekspor kelautan Sulawesi Selatan, tersimpan kisah getir dari gugusan pulau terpencil Taka Bonerate. Di sana, nelayan pengepul ikan hidup menghadapi tindakan tegas dari Balai TNTBR yang menyegel keramba dan menyita perlengkapannya.

BROSUR PMB UM BULUKUMBA 2025 KPU PALOPO iklan berbayar Dirgahayu 27 Tahun Masmindo Dwi Area Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Putusan MK

‎“Kami sudah setor semua berkas untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Tiba-tiba keramba disegel,” ungkap salah satu pemilik keramba yang kini menghentikan operasi.

‎Investigasi lapangan menunjukkan kontras mencolok. Sementara pelaku usaha lokal dibatasi, ada pedagang lain yang tetap membeli ikan langsung di kawasan Taka Bonerate, bahkan melakukan penangkapan bersama nelayan menggunakan kapal besar. Aktivitas ini berlangsung tanpa tindakan penyegelan atau penyitaan.

‎“Kalau mau adil, tunjukkan PKS mereka. Apakah benar sudah diverifikasi? Kami juga mau lihat berkasnya. Setahu saya, untuk urus PKS butuh anggota nelayan yang diverifikasi pihak balai,” ujar seorang nelayan senior.

‎Praktik ini memunculkan dugaan adanya monopoli dan diskriminasi. Nelayan khawatir bersuara lantang karena takut proses PKS mereka semakin dipersulit. Sementara itu, kebutuhan ekonomi mendesak memaksa sebagian nelayan beralih ke pekerjaan lain atau menghentikan aktivitas melaut sama sekali.

‎Para nelayan mendesak pemerintah pusat, Pemprov Sulsel, dan DPR RI terutama Komisi IV yang membidangi kelautan untuk turun langsung melakukan audit dan investigasi terhadap Balai TNTBR. Mereka berharap Siti Hediati tidak hanya mengapresiasi sukses ekspor, tetapi juga memastikan kebijakan di lapangan berpihak pada nelayan kecil, bukan segelintir pemain besar. (Tim)

PMB UM Bulukumba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!