POROSTENGAH.COM |SELAYAR – Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar forum evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Royal Room Reyhan Square Hotel, Benteng, Jumat (29/8/2025). Kegiatan bertajuk “Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu” ini dihadiri berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, penyelenggara, partai politik, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Dalam forum ini, Ketua Bawaslu Selayar, Nurul Badriyah, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh meski pemilu telah usai. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak boleh berhenti pada tahapan formal, melainkan harus menjadi instrumen untuk membangun demokrasi yang bersih dari praktik manipulasi dan politik transaksional.
Namun, sejumlah catatan muncul dari peserta forum. Evaluasi dianggap belum cukup jika hanya menyentuh aspek kelembagaan internal. Tantangan serius seperti maraknya politik uang, akurasi daftar pemilih, serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran pemilu juga harus menjadi prioritas pengawasan ke depan.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ir. M. Yunan Krg. Tompobulu, yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyampaikan dukungan Pemda terhadap penguatan Bawaslu. Meski demikian, dukungan ini dinilai tak akan berarti banyak tanpa keberanian Bawaslu menindak tegas setiap bentuk kecurangan dalam proses demokrasi.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Andarias Duma, Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan. Diskusi berlangsung cukup hangat, dengan berbagai pihak mendesak Bawaslu agar lebih transparan, profesional, dan berani menghadapi intervensi politik dalam menjalankan tugas pengawasan.
Bawaslu diingatkan bahwa penguatan kelembagaan bukan hanya soal fasilitas dan struktur organisasi, melainkan juga soal integritas. Tanpa itu, cita-cita demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan hanya akan menjadi slogan belaka.
