Porostengah.com, Makassar – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi pada Kamis (8/8) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar. Rapat yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Zudan Fakrulloh, S.H., M.H., ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses Pilkada.
Prof. Dr. Zudan Fakrulloh menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran pasangan calon pada akhir Agustus hingga pelantikan kepala daerah terpilih di awal tahun 2025, harus dipantau dan diantisipasi secara proaktif. Dia juga menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan, risiko konflik, serta isu-isu lain yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada. “Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat adalah kunci suksesnya Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Andi Rian Djajadi, menambahkan bahwa Polda Sulsel, bersama dengan TNI dan instansi terkait, telah mempersiapkan Operasi Mantap Praja Pallawa 2024-2025. Operasi ini melibatkan lebih dari 12.000 personel dan akan berlangsung selama 138 hari, mulai 1 Agustus hingga 16 Desember 2024. Kapolda juga memaparkan potensi kerawanan yang telah dipetakan oleh Intelkam Polda Sulsel, seperti konflik politik, politik uang, serta penyebaran hoaks yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan.
Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, menegaskan bahwa TNI siap mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak dengan memberikan bantuan pengamanan. Ia juga mengingatkan bahwa netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, DR. Teuku Rahman, yang menyatakan bahwa seluruh pegawai kejaksaan di Sulsel wajib menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam Pilkada.
Selain itu, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, S.Sos., M.Kesos., menjelaskan bahwa seluruh tahapan dan jadwal Pilkada telah direncanakan dengan matang. Mulai dari pendaftaran pasangan calon hingga pengumuman hasil pemilihan, semua proses tersebut akan diawasi ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Pengadilan Tinggi Makassar juga menyatakan kesiapan mereka dalam menangani sengketa Pilkada dengan adil dan netral jika diperlukan.
Kapolres Luwu Utara, AKBP Muh Husni Ramli, turut hadir dalam rapat tersebut bersama Forkopimda Kabupaten Luwu Utara. Kehadiran Kapolres ini menunjukkan komitmen Polres Luwu Utara dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya selama proses Pilkada Serentak 2024. AKBP Muh Husni Ramli menegaskan bahwa Polres Luwu Utara telah mempersiapkan strategi pengamanan khusus untuk mengantisipasi potensi gangguan selama tahapan Pilkada di Kabupaten Luwu Utara.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Forkopimda Sulsel optimis bahwa Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan akan berlangsung aman, tertib, dan sukses. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Sulsel saat ini menunjukkan bahwa provinsi ini berada pada posisi teraman kedua di Indonesia, dan Forkopimda berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan menjelang dan selama pelaksanaan Pilkada.
