Porostengah.com, Selayar – Beredar foto rancangan daftar anggaran dilingkup DPRD Selayar Tahun Anggaran 2023 yang diproyeksikan akan menghabiskan anggaran sebesar 28,5 M.
28.5 Miliar rupiah ini merupakan rancangan total pembiayaan yang akan dibelanjakan berdasarkan daftar yang diterima Pewarta pada Sabtu (14/1/2023) siang.
Draft angka-angka rancangan pembiayaan ini dapat didownload pada website resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menurut pengirim melalui whatsap Pewarta Selayar.
Dalam rancangan daftar pembiayaan yang ada, juga tertulis angka 300 juta lebih anggaran pembiayaan media dan publikasi dilingkup DPRD Kepulauan Selayar.
Namun belum diketahui pasti peruntukan karena tidak dituliskan secara terperinci. Dan banyak lagi daftar pembiayaan yang masih menuai pertanyaan publik didalamnya, karena memiliki nilai miliaran rupiah.
Belum ada yang bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Sekretaris Dewan DPRD Kepulauan Selayar yang dikonfirmasi melalui whatsap pribadinya pada Sabtu (14/1/2023) pukul 15.51 WITA belum memberi jawaban.
Sementara itu, informasi lain yang hangat beredar saat ini adalah, adanya sejumlah proyek Apbd Sulawesi Selatan TA 2021 dan 2022 yang turun ke Kepulauan Selayar dan menimbulkan komentar publik Selayar.
Dan disaat itu juga terdapat keterangan dari salah seorang pegawai dalam instansi DPRD Selayar mengatakan dalam bahasa daerah Selayar Via Selulernya, loheja intu nu gele mange ri mangena intu lohe pns tugeleja minang riek dikantor sangging perjalanan dinasji dari tgl 1-31 atau bahkan paling adai di kantor hanya 1-3 hariji lebihnya dinas terus mi. Ungkapnya
Komentar tersebut kemudian menyoroti bidang pendidikan yang sangat butuh sentuhan aparat penegak hukum agar informasinya bisa diluruskan.
Dari hasil pengumpulan informasi, Pewarta berhasil mendokumentasikan adanya dugaan jatah-jatahan proyek dan jual beli proyek Apbd Sulsel di Kepulauan Selayar yang menyeret nama oknum anggota dewan.
Malah ada dokumentasi yang didapatkan, yang kemudian mengarah kuat ke ranah hukum, dan jika informasi ini benar, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum turun melakukan penyelidikan.
Informasi lainnya telah ada LSM yang kemudian melayangkan surat resmi mempertanyakan proyek-proyek APBD Sulsel di Kepulauan Selayar TA 2023 dibidang pendidikan. Termasuk dugaan praktek jual beli proyek pendidikan yang menyeret nama oknum anggota dewan serta anggaran lain yang kerap mencatut nama-nama petinggi di Sulawesi Selatan. (Tim).
