Porostengah.com, Selayar – Masyarakat Takabonerate melalui sebuah petisi mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan pengelolaan Balai Taman Nasional Takabonerate. Mereka menilai, pengelolaan taman nasional tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan.
Pemuda Kawasan Suharjo Muna menyatakan bahwa, berbeda dengan taman nasional lain, Taman Nasional Takabonerate memiliki desa dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam laut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya program pemberdayaan yang tepat sasaran, kemudahan perizinan bagi aktivitas nelayan dan pengusaha lokal, serta edukasi berkelanjutan terkait praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
”Kawasan ini bukan hanya untuk dilindungi, tetapi juga dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan ekonomi masyarakat tidak diperhatikan, risiko terjadinya ketegangan sosial akan meningkat,” ujarnya.
Menanggapi situasi ini, Wakil Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Selayar menegaskan bahwa masyarakat nelayan seharusnya dibina dan difasilitasi dalam proses perizinan, agar tetap dapat mengakses sumber daya laut dengan alat tangkap yang sesuai prinsip konservasi.
Pihak LSM LIRA Selayar juga mengungkapkan dugaan bahwa masyarakat lokal dipersulit dalam perizinan, sementara pihak luar diberi kemudahan. “Jika orang luar bebas menangkap ikan di kawasan ini, perlu dipertanyakan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Selayar,” tegasnya.
Masyarakat berharap evaluasi pengelolaan Balai Taman Nasional Takabonerate segera dilakukan, agar fungsi konservasi tetap terjaga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
