SELAYAR | POROSTENGAH – Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu diingatkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK – PW) diangkat untuk menjalankan tugas pelayanan publik sesuai bidang profesinya, bukan untuk menjadi tenaga program dadakan yang harus menanam kelapa demi menutup kekurangan perencanaan kebijakan.
Jika hari ini PPPK PW diarahkan mengelola lahan hingga satu hektare untuk menyukseskan program Gemerlap, maka publik patut mempertanyakan sejak awal bagaimana perencanaan program tersebut disusun. Apakah program ini memang dirancang secara matang atau hanya dilandasi optimisme bahwa program tersebut pasti berhasil.
Persoalan yang muncul bukan terletak pada semangat menjalankan program daerah, melainkan pada cara pemerintah mengelola kebijakan. Ketika sebuah program mulai menghadapi kendala di lapangan, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh, bukan mencari jalan pintas dengan membebankan tanggung jawab tambahan kepada PPPK PW.
Langkah seperti itu justru menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan.
Lebih ironis lagi, PPPK PW sendiri hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan. Gaji mereka dinilai masih jauh dari standar upah yang layak, sementara beban kerja terus bertambah.
Kini mereka tidak hanya dituntut menjalankan tugas sesuai profesinya, tetapi juga diminta mengurus lahan pertanian demi menyukseskan sebuah program daerah.
Hal ini perlu disampaikan secara jujur bahwa PPPK PW diangkat untuk mengabdi sesuai profesinya, bukan untuk menanam kelapa.
Jika program Gemerlap tidak berjalan sesuai rencana, maka pemerintah daerah seharusnya berani melakukan evaluasi secara terbuka, bukan memindahkan beban kebijakan kepada aparatur yang sejak awal tidak pernah dipersiapkan menjalankan program tersebut.
Kebijakan publik seharusnya dibangun melalui perencanaan yang matang, perhitungan yang realistis, serta tanggung jawab yang jelas, bukan sekadar klaim optimisme.
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan:
– Hentikan penambahan beban kerja PPPK PW di luar tugas dan fungsinya.
– Lakukan evaluasi terbuka terhadap program Gemerlap agar tidak menjadi kebijakan yang dipaksakan.
– Prioritaskan kesejahteraan PPPK PW, bukan menjadikan mereka solusi dari program yang sejak awal tidak diperhitungkan secara matang.
Selayar membutuhkan kebijakan yang serius, terukur, dan berbasis perencanaan yang jelas, bukan kebijakan yang kemudian ditopang oleh beban tambahan aparatur yang tidak pernah direncanakan sejak awal.
Akbar Putra / Wakil Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan
