POROSTENGAH.COM | SELAYAR – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan kembali mencuat. Warga Kecamatan Pasilambena menyuarakan keprihatinan serius atas buruknya kondisi infrastruktur dasar yang hingga kini dinilai belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah, khususnya jalan penghubung antarwilayah dan akses menuju pelabuhan.
Tokoh masyarakat Pasilambena, Andi Sapri Pasindrang, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur bukan hal baru, melainkan masalah laten yang telah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Kerusakan jalan di Pasilambena ini sudah terlalu lama dibiarkan. Dampaknya langsung dirasakan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai ekonomi,” ujar Andi Sapri, Kamis 25 Desember 2025
Ia mengungkapkan, sejumlah ruas jalan vital di wilayah tersebut berada dalam kondisi memprihatinkan. Di antaranya jalan Desa Lembang menuju ibu kota Kecamatan Pasilambena, jalur Tadu–Kawau, hingga akses menuju Puskesmas Kawau yang menjadi tumpuan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kalau ada warga sakit dan harus segera dirujuk, kondisi jalan seperti ini sangat berbahaya. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Selain jalan darat, akses menuju pelabuhan juga menjadi sorotan. Menurut Andi Sapri, hingga kini jalan menuju pelabuhan belum mendapat penanganan serius, padahal pelabuhan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan.
“Pelabuhan itu pintu hidup masyarakat. Semua aktivitas keluar-masuk barang, hasil pertanian, hasil perikanan, hingga mobilitas warga bergantung di sana. Kalau aksesnya rusak, semuanya ikut lumpuh,” katanya.
Kondisi tersebut juga dirasakan warga Desa Korumpa dan Desa Pulau Madu yang secara administratif masuk Kecamatan Pasilambena, namun secara geografis terpisah dari daratan desa-desa sekitar ibu kota kecamatan. Keterpisahan wilayah ini, menurutnya, membutuhkan kebijakan khusus dan keberpihakan nyata dalam pembangunan infrastruktur.
“Konektivitas wilayah pulau tidak bisa disamakan dengan daratan. Harus ada perhatian khusus, baik jalan di wilayah pulau maupun akses pendukung menuju transportasi laut,” jelasnya.
Sorotan terhadap buruknya infrastruktur jalan di Pasilambena juga sempat viral di media sosial TikTok. Sebuah video yang diunggah akun @tinaa031 memperlihatkan kondisi jalan rusak parah yang harus dilalui warga dalam aktivitas sehari-hari.
Dalam video tersebut, tampak ruas jalan berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui kendaraan, bahkan untuk sepeda motor. Unggahan itu memicu gelombang komentar warganet yang mendesak pemerintah segera turun tangan memperbaiki infrastruktur di wilayah kepulauan.
“Viralnya kondisi jalan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Artinya, keluhan warga sudah sampai ke ruang publik yang lebih luas,” ujar Andi Sapri menanggapi video tersebut.
Ia menilai, viralnya kondisi jalan bukan sekadar persoalan citra daerah, tetapi cerminan kegelisahan masyarakat yang selama ini merasa terabaikan oleh kebijakan pembangunan.
“Kalau suara warga di lapangan tidak didengar, media sosial menjadi ruang terakhir untuk menyampaikan jeritan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan infrastruktur berdampak langsung pada perekonomian warga, khususnya petani dan masyarakat pesisir. Biaya distribusi menjadi tinggi, waktu tempuh tidak efisien, dan daya saing produk lokal kian melemah.
“Jarak Desa Lembang ke Kawau hanya sekitar 12 kilometer, tapi sampai hari ini belum pernah diperbaiki secara menyeluruh. Ini bukti minimnya perhatian terhadap wilayah kepulauan,” ujarnya.
Kegelisahan warga pun kian memuncak. Bahkan, kata Andi Sapri, mulai muncul wacana di tengah masyarakat untuk mempertimbangkan bergabung dengan wilayah lain, apabila ketimpangan pembangunan terus dibiarkan.
“Ini bukan keinginan utama masyarakat, tapi sinyal peringatan keras. Jika terus diabaikan, wacana itu bisa saja menguat,” katanya.
Melalui pernyataan ini, masyarakat Pasilambena mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera hadir dengan langkah konkret dan terukur, mulai dari perbaikan jalan penghubung antar desa dan ibu kota kecamatan, pembenahan akses jalan menuju pelabuhan, hingga penanganan infrastruktur di wilayah pulau terpisah secara adil dan berkelanjutan.
“Perbaikan infrastruktur jalan dan akses pelabuhan adalah kunci utama peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat Pasilambena,” pungkas Andi Sapri.
