Porostengah.com (Selayar) – Pemerhati Politik ini Hadir menyatakan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2024 berbeda dengan pesta demokrasi lokal sebelumnya. Sebab pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.
“Demokrasi lokal di tengah pandemi bisa munculkan oligarki baru. Potensi-potensi penggunaan kekuasaan yang dilakukan kontestan petahana sangat tinggi. Negara melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya tugas tidak mudah mengawasi ini,” kata Ikbal dalam diskusi “Mengawal Demokrasi Di Tengah Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2024, Minggu 01/05/2022).
Menurut Ikbal, dibutuhkan peran masyarakat sipil agar pilkada tidak dibajak kepentingan oligarki. Ikbal juga menuturkan masyarakat saat ini menghadapi persoalan rumit. “Bicara ekonomi sangat pelik. Ada ungkapan masyarakat di daerah itu soal ‘waspada’ atau walau sedikit pasti ada. Bawaslu mesti ambil sikap tegas agar penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal tidak menyebar,” ucap Ikbal
Ikbal pun menyebut, “Kalau kepala daerah petahana menggunakan bansos (bantuan sosial) untuk meningkatkan popularitas, dan elektabilitas, serta memakai berbagai cara untuk merebut kekuasaan, maka demokrasi kita mengalami kemunduran. Demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin, tapi cara-caranya tidak demokratis.”
Di sisi lain, Ikbal menegaskan Pilkada Serentak 2024 menjadi sebuah keniscayaan. “Mau tidak mau harus dijalankan. Transisi kempimpinan lokal harus dijalankan, tidak boleh mandek hanya karena pandemi,” tutup Ikbal
