Porostengah.com (Jakarta) – Ketua umum DPP LPPI Dedi Siregar mengatakan bahwa berita-berita soal Desa Wadas banyak yang tidak akurat dan tidak berimbang akan merugikan pihak pemerintah maupun kepolisian, sehingga terjadi simpang siur dan kegaduhan yang serba tidak jelas fakta kasusnya dan pada ahirnya menyebabkan banyak tafsir dan dugaan-dugaan yang tidak mendasar.
Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar kepada awak media di Jakarta mengimbau kepada rekan-rekan pers dalam membuat dan menyiarkan berita soal peristiwa Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, harus akurat, berimbang, dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik. Karena banyak sekali pemberitaan yang saat ini memojokan pihak kepolisian daerah terkait soal desa Wadas.
“Kami meminta pihak media agar tidak boleh menduga-duga dan mengutip sumber yang belum terverifikasi,” karena akan merugikan banyak pihak, kami sangat berharap media memberikan berita yang tidak akan menimbulkan kebingungan, apalagi sampai menggiring opini rertentu. Sebab, kasus Wadas ini bisa di manfaatkan oleh berbagai kelompok untuk menunggangi kepentingan politik tertentu, kami mendukung apabila berita nya di buat sangat objektif, dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.Sangat di sayangkan banyak pemberitaan soal Wadas yang tidak jelas sumbernya dan tidak faktual, akibatnya hanya menduga-duga, apalagi mengutip dari sumber yang tidak independen.Apalagi banyak pemberitaan pers yang mengutip dari sumber tidak independen, apalagi pihak yang tidak pro terhadap pemerintah akan terus menggoreng isu ini.
Melalui rilis ini Dedi Siregar mengimbau kepada kawan-kawan media agar dalam membuat berita kasus Desa wadas tidak bias atau kabur. Wartawan harus menghadirkan berita akurat, berimbang, dan independen.”Dengan begitu masyarakat akan memperoleh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi,”
oleh karena itulah maka kami yang tergabung dalam elemen masyarakat sangat prihatin dengan berbagai opini dan keadaan ini yang terus menyudutkan pihak pemerintah, selain itu kami meminta agar kasus ini tidak di politisasi oleh kepentingan kelompok untuk memanfaatkan situasi ini.
Kontributor :Ketua UmumD edi Siregar
Redaktur. ; Nur Kamar
