Selayar, Porostengah.com – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 1415/Selayar resmi dibuka dalam sebuah upacara khidmat di Lapangan Kelurahan Batangmata Sapo, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini menjadi representasi nyata kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan.
Pembukaan TMMD ditandai dengan penyerahan alat kerja secara simbolis serta pemasangan pita oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muchtar, MM, yang hadir mewakili pemerintah daerah. Prosesi tersebut turut disaksikan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias mengikuti jalannya kegiatan.
Komandan Kodim 1415/Selayar selaku Dansatgas TMMD ke-128 TA 2026, Letkol Czi Yudo Haryanto, ST, menegaskan bahwa program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek nonfisik yang berkelanjutan.
“TMMD tidak hanya membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga menghadirkan penyuluhan, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah daerah menyambut positif pelaksanaan program ini dan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muchtar, MM, menyampaikan bahwa semangat gotong royong yang menjadi ruh TMMD diharapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
“Dengan kebersamaan, kita yakin program ini akan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan TMMD ke-128 Kodim 1415/Selayar dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 22 April hingga 22 Mei 2026, dengan melibatkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat setempat.
Program ini kembali menegaskan bahwa pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa.
