Porostengah.com, Selayar – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) III Selayar menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyelenggaraan angkutan laut untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor UPP III Selayar ini diadakan pada tanggal 12 Desember 2024 sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 8 Tahun 2024.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, seperti TNI, Polri, Dinas Perhubungan, operator pelayaran, dan perwakilan dari masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Kepala UPP III Selayar yang diwakili oleh Pejabat Sementara Hisbullah menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran transportasi laut selama musim libur panjang.
“Kita akan membuka posko pelayanan mulai tanggal 18 Desember 2024. Posko ini bertujuan untuk memantau kondisi pelabuhan, mengawasi arus penumpang dan barang, serta menjadi pusat koordinasi jika terjadi kendala di lapangan. Kami juga memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana pelabuhan telah siap menghadapi lonjakan aktivitas,” ungkap Hisbullah.
Dalam rakor tersebut, beberapa poin penting yang dibahas meliputi:
1. Kesiapan armada angkutan laut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan barang.
2. Penguatan pengamanan pelabuhan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.
3. Protokol keselamatan pelayaran, termasuk inspeksi teknis kapal dan pemantauan cuaca.
4. Sinergi antarinstansi dalam penyediaan layanan informasi dan pengendalian operasional.
Selain itu, pihak UPP III Selayar juga menekankan pentingnya pelayanan prima kepada pengguna jasa. “Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat, termasuk menjaga keselamatan dan ketepatan waktu keberangkatan,” tambah Hisbullah.
Diharapkan dengan adanya koordinasi yang matang melalui rakor ini, penyelenggaraan angkutan laut pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan UPP III Selayar terhadap konektivitas wilayah kepulauan dan peningkatan pelayanan publik di sektor transportasi laut.
