Porostengah.com – Musyawarah wilayah merupakan forum yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali untuk evaluasi kinerja kepengurusan dalam menjalankan amanat organisasi, memilih ketua umum dan formatur kepengurusan untuk periode selanjutnya serta merumuskan berbagai macam rencana kerja organisasi kedepannya.
Akan tetapi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan belum memberikan kejelasan kepada Pimpinan Daerah terkait pelaksanaan musyawarah wilayah, jangan sampai ketidak jelasan ini bisa menghambat spirit kader, sangat disayangkan jika musyawarah wilayah ini dilakukan setelah pemilu, tentu ada oknum yang melakukan permainan politik praktis ditubuh IPM dan salah satunya terdapat indikasi adanya penyelewengan beasiswa Bibit Unggul persyarikatan (Beasiswa BUP), BUP angkatan pertama PW IPM Sulsel 2021/2023 oleh salah satu personil PW IPM. Apakah ini salah IPM telah gagal mendidik kader menjadi lebih baik? Pramoedya ananta toer pernah mengatakan “jangan sekali kau melewati anak tangga, sebab akan membuat proses mu tidak tuntas” mungkin prosesnya yang sangat praktis sehingga prosesnya tidak tuntas.
Hal penting yang harus diketahui oleh pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah jangan menjadikan IPM sebagai alat politik. IPM seharusnya adalah sebuah wadah dimana Pelajar terbentuk menjadi pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Bagaimana mungkin, Pelajar yang seharusnya independen malah dikotori dengan politik-politik praktis yang dapat merusak idealisme Pelajar.
Kepemimpinan IPM bukan pula untuk di jadikan ladang kepentingan diri untuk mencari kenyamanan di dalam kepengurusan.
Dengan mewakili sebagian kader IPM, untuk Pimpinan Wilayah IPM memberikan kejelasan tentang pelaksanaan Musyawarah Wilayah sesuai dengan beberapa komentar dari pimpinan daerah di suara-suara media dan Instruksi PP IPM. (MI)
