POROSTENGAH.COM, LUWU UTARA – Oknum Kepala Desa (Kades) Marannu Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara, inisial JM menuai/ mendapatkan protes dari warganya.
Protes tersebut disampaikan oleh Warga-warga Desa Marannu lantaran sang Kades yang diketahui berinisial JM ini, diduga menerapkan sistem kerajaan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Seperti halnya ungkapan salah seorang Warga Desa Marannu, berinisial SN yang mengatakan bahwa kepala desanya itu sering menerapkan kebijakan dengan hanya berdasarkan keinginannya sendiri, tanpa melalui prosedur yang semestinya dijalankan dalam pengambilan keputusan.
SN menjelaskan jika belum lama ini, si kadesnya melakukan perolingan terhadap aparatnya dengan sewenang-wenang.
Para Warga Desa Marannu menduga jika sikap pemerintah desanya dalam pengambilan kebijakan, itu dipengaruhi oleh seorang oknum yang mempunyai kedekatan khusus dengannya.
Olehnya itu, SN pun berharap agar pemerintah di tingkat kabupaten yang dalam hal ini merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Luwu Utara, tidak tinggal diam dan segera menindak tegas Kepala Desa Marannu tersebut.
“Sikap Kepala Desa Marannu sudah membuat resah banyak warga, mulai dari penetapan pejabat dibawah struktur pemerintahannya sampai dengan kebijakan-kebijakan yang seperti halnya penyaluran bantuan dan lain sebagainya,” kata SN ke awak media, Jumat (17/05/2024).
“Kejadian ini, sudah berulang kali dilakukan oleh pemerintah desa kami, utamanya dalam pengambilan kebijakan dengan sewenang-wenang. Padahal 2 (Dua) tahun diawal masa jabatannya tidak seperti ini,” sambungnya.
Parahnya, kata SN, kursi kepala desanya yang diruangannya sampai berdebu karena kebanyakan waktu berkantornya di rumah sosok yang dekatnya.
“Atas sikap Kepala Desa Marannu ini, sudah ada aparatnya yang sampai mengundurkan diri, itu sebagai bentuk protesnya, tidak terima pimpinannya berprilaku seperti raja,” sambung seorang Warga Desa Marannu yang enggan disebutkan namanya ini.
“Parahnya lagi, kursi kepala desa di ruangannya sampai dipenuhi debu karena jarang sekali masuk berkantor, lebih banyak waktunya di rumah sosok oknum tersebut,” tuturnya.
“Kami berharap agar pemerintah di tingkatan kabupaten, tidak melakukan pembiaran dan segera mengambil langkah tegas sebagai bentuk respon apa yang kami keluhkan ini,” tutup SN dengan nada harap.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari Sang Kades JM.
