AKSI DEMONSTRASI HIMJIP UNISMUH MAKASSAR EVALUASI REZIM PRABOWO–GIBRAN: Soroti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Independensi TNI–Polri, hingga Pemerataan Pendidikan
Makassar – Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar menggelar aksi demonstrasi pada Senin (6/7/2026) sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan Prabowo–Gibran. Aksi tersebut mengangkat tema “Evaluasi Rezim Prabowo–Gibran” dengan membawa sejumlah tuntutan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat isu utama sebagai fokus tuntutan. Pertama, HIMJIP UNISMUH Makassar mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut massa aksi, program tersebut perlu ditinjau secara menyeluruh agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan sektor-sektor strategis lainnya yang juga membutuhkan perhatian pemerintah.
Kedua, demonstran meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Massa menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa, tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola kelembagaan desa, serta tetap mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan kemandirian ekonomi lokal.
Isu ketiga yang menjadi sorotan adalah independensi TNI dan Polri. Dalam orasinya, massa aksi mendesak pemerintah untuk menjaga profesionalisme kedua institusi negara tersebut sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Mereka menilai independensi aparat keamanan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Selain itu, HIMJIP UNISMUH Makassar juga menuntut pemerataan pendidikan dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Massa menilai masih terdapat ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataannya, massa aksi menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka berharap pemerintah dapat menjadikan berbagai aspirasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan penyampaian orasi, pembacaan tuntutan, serta penyerahan pernyataan sikap kepada pihak yang berwenang. Massa berharap pemerintah membuka ruang dialog yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.
