Selayar, Porostengah.com – Peran salah seorang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi sorotan di tengah persoalan kelangkaan dan sulitnya masyarakat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam beberapa hari terakhir.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai aktivitas pengangkutan drum BBM menggunakan sebuah kendaraan yang disebut beroperasi pada malam hari dan membawa BBM ke sebuah gudang produksi di wilayah Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Yang menjadi perhatian bukan hanya aktivitas pengangkutan drum BBM, tetapi juga peran strategis salah seorang pejabat di lingkup Pemkab Kepulauan Selayar dalam kaitannya dengan pengawasan, koordinasi dan tata kelola distribusi BBM di daerah.
Informasi dari sumber di lokasi menyebutkan, kendaraan tersebut mengangkut sejumlah drum BBM yang disebut-sebut milik Berdikari. Drum BBM tersebut kemudian disimpan di gudang produksi di wilayah Benteng.
Seorang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi perhatian publik karena dinilai memiliki posisi strategis yang berkaitan dengan koordinasi atau pengawasan terhadap aktivitas yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Namun, hingga kini belum ada tudingan maupun kesimpulan bahwa pejabat tersebut terlibat langsung dalam aktivitas pengangkutan atau penyimpanan BBM. Peran dan kapasitasnya masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, aktivitas pemuatan dan pengangkutan drum BBM tersebut berlangsung menuju sebuah gudang produksi di wilayah Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sumber di lokasi menyebut aktivitas pemuatan BBM dilakukan pada malam hari. Waktu dan tanggal pasti aktivitas tersebut Sabtu Malam 22 Agustus 2026
Waktu pemuatan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terlebih dilakukan ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan memperoleh BBM.
Karena pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam memastikan aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.
Di tengah kelangkaan BBM, publik tentu mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas pengangkutan, distribusi dan penyimpanan BBM, termasuk koordinasi pejabat terkait dengan instansi teknis maupun pihak berwenang lainnya.
Pemkab Kepulauan Selayar diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengawasan distribusi BBM, termasuk memastikan asal-usul, peruntukan, dokumen pengangkutan dan lokasi penyimpanan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, jika ditemukan adanya aktivitas yang tidak sesuai aturan, pemerintah bersama instansi berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Publik kini menunggu penjelasan yang transparan, terutama mengenai apa peran pejabat tersebut, sejauh mana kewenangannya, serta langkah apa yang telah dilakukan Pemkab Kepulauan Selayar dalam mengawasi distribusi BBM di tengah keluhan masyarakat.
