Porostengah.com (Selayar) – Menanggapi kisruh pengangkatan Pimpinan BPD Desa Teluk kampe periode 2019 – 2020 yang dianggap tidak sesuai prosedur sehingga Dinas PMD Kepulauan Selayar membatalkan pengangkatan tersebut dikarenakan tidak berdasar. Yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan selayar.
Berdasarkan surat yang ditujukan ke Bupati Kepulauan Selayar pada tanggal 04 maret 2021 perihal keberatan sehubungan dengan pengangkatan ketua BPD teluk kampe yang tidak sesuai dengan prosedur oleh Ketua BPD teluk kampe yang sah periode 2019 – 2025 dan merasa dirugikan baik secara moral dan materil untuk itu menyatakan keberatan atas pengangkatan pimpinan baru yang Inkonstitusional. dikutip dari surat yang ditujukan ke Bupati Selayar.
Ketua BPD Patta Imam mengatakan kepada awak media, sejak ditujukannya surat ke BupatI selayar harusnya Inspektorat sudah turun karena sungguh telah terjadi penyalahgunaan dana Desa dan PMD sudah menindaklanjuti dengan membatalkan pengangkatan pimpinan BPD karena sampai saat ini pimpinan yang baru diangkat tersebut masih ngotot, sementara yang bersangkutan sudah dipanggil oleh Dinas PMD dan Camat Pasimsunggu. Sekarang sudah dikembalikan ke pimpinan yang lama, artinya pimpinan yang baru dalam hal ini tidak sah/Ilegal sehingga harus mengembalikan dana tunjangan jabatan dll tapi sampai saat in belum juga dilakukakn hingga pemerintah desa dianggap membayar tunjangan kepada orang yang salah, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Inspektorat. Ucap Patta Imam kepada awak Media. (NK)
